Jumat, 09 Maret 2012

HUKUM INTERNASIONAL

Kumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antarnegara merdeka dan berdaulat dalam bangsa Indonesia diistilahkan sebagai Hukum antarnegara dan juga disebut hukum Bangsa-bangsa.

Hukum Internasional terdiri dari :
1.Hukum Perdata Internasional, yakni hukum yang mengatur hubungan hukum antara warganegara-warganegara sesuatu negara dengan warganegara-warganegara dari negara lain dalam hubungan internasional (hubungan antara-bangsa).

2.Hukum Publik Internasional (hukum Antara Negara), ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara-negara yang lain dalam hubungan internasional.
Secara formal Hukum Internasional yang digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam memutuskan suatu masalah-masalah hubungan Interrnasional, tercantum dalam Piagam Mahkamah Internasional, Pasal 38 yaitu:
1)Perjanjian Internasional (Traktat = Treaty)
2)Kebiasaan Internasional, terbukti dalam praktek umum dan diterima sebagai Hukum
3)Asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab.
4)Keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran para ahli hukum Internasional dari berbagai negara sebagai alat tambahan untuk menentukan hukum.

Marilah kita tinjau dari mesing-masing dari sumber hukum tersebut:

Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional ialah suatu ikatan hukum yang terjadi berdasarkan kata sepakat antara negara-negara sebagai anggota organisasi bangsa-bangsa dengan tujuan melaksanakan hukum tertentu yang mempunyai akibat hukum tertentu.
Dalam perjanjian tersebut diperlukan adanya:
1.Negara-negara yang bergabung dalam organisasi
2.Bersedia mengadakan ikatan hukum tertentu
3.Kata sepakat untuk melakukan sesuatu
4.Bersedia menanggung akibat-akibat hukum yang terjadi.

Kebiasaan Internasional

Hukum kebiasaan yang berlaku antar negara-negara dalam mengadakan hubungan hukum dapat diketahui dari praktek pelaksanaan pergaulan negara-negara itu.suatu hal yang paling penting ialah diterimanya suatu kebiasaan sebagai hukum yang bersifat umum dan kemudian menjadi hukum kebiasaan internasional, misalnya peraturan yang mengatur tentang cara-cara mengadakan perjanjian internasional.

Prisip-prinsip Hukum Umum
Menurut Sri Setianingsih Suwardi, S.H., fungsi dari prinsip hukum umum ini ada tiga yaitu:
1)Sebagai pelengkap dari hukum kebiasaan dan perjanjian internasional.
2)Sebagai alat penafsiran bagi perjanjian internasional dari hukum kebiasaan.
3)Sebagai pembatas bagi perjanjian internasional dan hukum kebiasaan.
4)Yurisprudensi dan anggapan-anggapan para ahli Hukum Internasional

Yurisprudensi internasional (judical decisions) dan anggapan-anggapan para ahli hukum internasional (the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations). Maksudnya putusan hakim dan anggapan-anggapan para ahli hukum internasional itu hanya digunakan untuk membuktikan dalam dipakai tidaknya kaidah hukum internasional berdasarkan sumber hukum primer, seperti perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip-prisip hukum umum dalam menyelesaikan perselisihan internasional.

Hukum Internasional dapat dirumuskan sebagai sekumpulan hukum (body of law) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungannegara-negara satu sama lain.

Subyek Hukum Internasional
Pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan internasional atau yang menjadi subyek hukum internasional ialah:
1.Negara yang berdaulat dan merdeka(bukan koloni)
2.Gabungan negara-negara (misalnya Bond Jerman dahulu)
3.Vatikan, yang dikepalai oleh paus
4.Organisasi-organisasi internasional (misalnya Liga bangsa-bangsa, PBB)
5.Manusia Pribadi